Selasa, 30 Maret 2010

TEORI EKONOMI 2

0

Tugas Mata Kuliah Teori Ekonomi 2

BAGIAN I : PILIHAN GANDA

  1. Jika variable-variabel kegiatan ekonomi yang diperhatikan : C, S, I, Y, Tx, G dan T maka perekonomian tersebut merupakan.:
    a. Pereconomian tertutup sederhana.
    b. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal.
    c. Perekonomian terbuka dengan kecepatan fiskal.
    d. Perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal.
    Jawaban = b
  2. Apabila kurva IS landai, maka kebijakan yang efektif adalah :
    a. Kebijakan fiskal c. Kebijakan pendapatan.
    b. Kebijakan Moneter d. Kebijakan luar negeri.
    Jawaban = c
  3. Motif memegang uang yang besar-kecilnya tergantung dari besar-kecilnya transaksi adalah :
    a. Permintaan uang untuk traksaksi.
    b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga.
    c. Permintaan uang untuk spekulasi.
    d. Jumlah uang yang beredar.
    Jawaban = c
  4. Jika dalam transaksi perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang, ekspor produk Indonesia lebih besar dari impor Jepang maka posisi untuk Indonesia :
    a. Neraca jasa mengalami defisit.
    b. Neraca barang mengalami defisit.
    c. Neraca perdagangan mengalami surplus.
    d. Neraca perdagangan mengalami defisit.
    Jawaban = d
  5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi adalah seperti dibawah, kecuali
    a. Distribusi pendapatan nasional.
    b. Kebijaksanaan finansial perusahaan.
    c. Ramalan diwaktu yang akan datang.
    d. Jauh-dekatnya dari pasar.
    Jawaban = d
  6. Fungsi konsumsi Keynes menunjukan hubungan pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi yang dinyatakan dengan :
    a. Tingkat harga berlaku. c. Tingkat harga konstan.
    b. Pendapatan absolut. d. Keuntungan absolut.
    Jawaban = b
  7. Dalam analisis keefektifan kebijakan fiskal yang terjadi pada Liquidity Trap Range adalah
    a. Paling efektif. c. Tidak efektif.
    b. Kurang efektif d. Tergantung pajak yang ada.
    Jawaban = b
  8. Dibawah ini adalah cara pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dengan cara Qualitative credit control adalah :
    a. Rediscount rate. c. Legal reserve requirement.
    b. Open market operation d. Selective credit control.
    Jawaban = d
  9. Pada saat tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta untuk motif spekulasi adalah :
    a. Tinggi. c. Tidak menentu
    b. Rendah / kecil. d. Tetap.
    Jawaban = b
  10. Yang dimaksud uang dalam pengertian L1 adalah :
    a. Permintaan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga.
    b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga dan untuk spekulasi.
    c. Permintaan uang untuk spekulasi.
    d. Penawaran uang.
    Jawaban = a
  11. Motif memegang uang terdiri dari tiga. Besarnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh :
    a. Besarnya pendapatan. c. Besarnya tranksaksi.
    b. Besarnya resiko. d. Besarnya spekulasi.
    Jawaban = d
  12. Buku yang menjadi dasar analisis Makro ekonomi dikarang oleh :
    a. Adam Smith. c. John Maynard Keynes
    b. David mc Celland d. Milton Fredman.
    Jawaban = c
  13. Dibawah ini adalah istilah yang tidak sama dengan istilah pasar barang :
    a. Commodity market. c. real sector.
    b. Expenditure sector d. Economic sector.
    Jawaban = a
  14. Dua faktor penting yang menentukan / diperlukan untuk memutuskan suatu investasi adalah :
    a. Keuntungan yang diharapkan dan tingkat bunga.
    b. Pendapatan nasional dan tingkat bunga.
    c. Besarnya konsumsi da tabungan.
    d. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
    Jawaban = c
  15. Biaya bersih sesudah dikurang semua biaya tak termasuk biaya bunga disebut :
    a. Marginal physical product. c. Marginal Effisiency of Invesment
    b. Marginal Effisiency of capital. d. Marginal utility.
    Jawaban = d
  16. Dibawah ini mana yang benar :
    a. Tingkat suku bunga riil sama dengan inflasi dikurangi suku bunga nominal.
    b. Tingkat suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi inflasi.
    c. Tingkat suku bunga riil sama denga suku bunga nominal.
    d. Tingkat suku bunga riil sama dengan inflasi.
    Jawaban = a
  17. Fungsi investasi dibedakan menjadi dua. Dalam analisis makro biasanya investasi perusahaan diasumsikan sebagai :
    a. Investasi terpengaruh. c. Investasi nominal.
    b. Investasi marginal. d. Investasi otonomi.
    Jawaban = b
  18. Mekanisme transmisi Keynes tradisional berjalan melalui :
    a. Cost of Fund c. Marginal efficiency of Invesment
    b. Cost of capital effect. d. Marginal Physical product.
    Jawaban = a
  19. Mekanisme Transmisi Keynes modern dibagi dalam tiga bagian. Dibawah ini yang bukan dari ketiga bagian tersebut adalah :
    a. Penyesuaian portfolio di sektor moneter.
    b. Mekanisme transmisi melalui cost of capital effect.
    c. Penyesuaian di sektor nyata / riil.
    d. Penyesuaian di sektor industri.
    Jawaban = c
  20. Pelopor teori kuantitas uang modern adalah :
    a. Milton Fredman. c. Adam smith
    b. John Maynard Keynes d. Irving Visher.
    Jawaban = d
  21. Pengaruh perubahan harga terhadap jalannya perekonomian dikenal dengan nama:
    a. Cost of capital effect c. Income effect.
    b. Keynes effect d. Hallo effect.
    Jawaban = a
  22. Pernyataan berikut ini yang benar mengapa Ilmu ekonomi dipelajari, adalah :
    a. Membantu seseorang dalam mengelola kekayaannya.
    b. Memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil untuk memecahkan masalah ekonomi.
    c. Untuk membantu pelaku ekonomi memperoleh keuntungan.
    d. Membantu pengusaha dalam menentukan harga.
    Jawaban = b
  23. Permalahan ekonomi makro mencakup dua hal yakni masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek. Masalah jangka pendek meliputi :
    a. Pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran.
    b. Inflasi dan pertambahan penduduk.
    c. Pengangguran dan pertambahan kapasitas factor produksi.
    d. Inflasi dan ketersediaan dana investasi.
    Jawaban = d
  24. Dalam analisis jangka pendek ada beberapa factor yang diasumsikan tidak berubah atau tidak bisa diubah, yaitu seperti dibawahini, kecuali :
    a. Kapasitas produksi total dari perekonomian.
    b. Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja.
    c. Harga barang dan jasa.
    d. Lembaga social dan politik.
    Jawaban = b
  25. Untuk menjalankan perekonomian jangka pendek pemerintah harus membuat kebijakan jangka pendek, adalah seperti dibawah, kecuali :
    a. Menambah jumlah uang yang beredar.
    b. Mengeluarkan obligasi Negara.
    c. Menurunkan bunga kredit bank.
    d. Meningkatkan kapasitas produksi.
    Jawaban = d
  26. Suatu hal yang melandasi kaum klasik dalam pasar barang bersifat “ self regulating “ adalah :
    a. Harga tetap / konstan.
    b. Berlakunya hokum say
    c. Pengangguran sering terjadi dalam perekonomian.
    d. Kapasitas produksi terus bertambah.
    Jawaban = c
  27. Perbedaan teori klasik dengan teori Keyness diantaranya menyangkut masalah nilai uang. Yang dimaksud nilai uang menurut teori ekonomi klasik adalah :
    a. Tingkat bunga simpanan.
    b. Tingkat bunga pinjaman.
    c. Nilai nominal uang.
    d. Nilai riil uang.
    Jawaban = d
  28. Situasi makro suatu perekonomian terutama dipasar barang, teori klasik berbeda dengan teori Keynes. Menurut Keynes kegiatan dipasar barang ditentukan oleh :
    a. Mekanisme harga.
    b. Permintaan efektif masyarakat.
    c. Harga barang dan jasa.
    d. Pendapatan masyarakat.
    Jawaban = b
  29. Besarnya angka penganda ( effect multiflier ) untuk perekonomian terbuka adalah :
    a. 1 / 1-c
    b. 1 / 1-c+m
    c. 1 / c
    d. 1 /1-c-m
    Jawaban = a
  30. Didalam perekonomian terbuka terdapat unsure / komponen yang tidak ada di dalam perekonomian tertutup yaitu ekspor dan impor, Kedua komponen tersebut disebut :
    a. Neraca perdagangan
    b. Neraca pembayaran.
    c. Arus kas netto.
    d. Transfer payment.
    Jawaban = a
  31. Pos-pos yang terdapat dalam APBN mempunyai pengaruh di dalam perekonomian, dibawah ini pos dalam APBN yang bersifat deflasioner, yaitu :
    a. Transfer payment.
    b. Obligasi dari masyarakat dalam negeri.
    c. Kredit dari bank sentral.
    d. Pengeluaran Negara.
    Jawaban = d
  32. Kredit bank sentral akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui money multiflier. Sebelum jumlah uang beredar bertambah. Pengaruh langsung yang terjadi adalah :
    a. Bertambahnya jumlah uang inti.
    b. Berkurangnya jumlah uanh inti.
    c. Berkurangnya tingkat suku bung.
    d. Berkurangnya tingkay suku bunga,
    Jawaban = A
  33. Uang inti yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh banyak factor, seperti dibawah ini adalah :
    a. Bunga giro dan deposito
    b. Bunga kredit bank.
    c. Pengeluaran pemerintah,
    d. Bea masuk.
    Jawaban = B
  34. Kebijakan moneter sulit diterka, sehingga menyulitkan pengunaannya dalam praktek, sehingga pemerintah secara otomatis dan teratur, menaikan jumlah uang beredar sesuai dengan kenaikan kebutuhan uang rata-rata sebagai ganti dari kebijakan moneter. Pernyataan diatas sesuai dengan pemikiran :
    a. Adam Smith.
    b. John Maynard Keynes.
    c. Milton Friedman.
    d. David Ricardo.
    Jawaban = A
  35. Menurut Keynes permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh :
    a. Tingkat harga dan GDP riil.
    b. Suku bunga dan GDP nominal.
    c. Tingkat harga dan GDP riil.
    d. Tingkat harga dan GDP Nominal
    Jawaban = D
  36. Dalam analisis permintaan terdapat dua konsep yaitu Keynes Effect dan Pigou Effect. Keynes Effect merupakan perubahan harga yang mengakibatkan tingkat pendapatan keseimbangan, melalui ……………….
    a. Real money supply.
    b. Real cash balance masyarakat.
    c. Money multiflier.
    d. Income multiflier.
    Jawaban = C
  37. AC. Pigou menerangkan pengaruh perubahan harga berpengaruh pada tingkat pendapatan keseimbanagan, dalam artikelnya yang terkenal adalah :
    a. The wealth of Nation.
    b. The Organization Ethic.
    c. The Classical Stationary State.
    d. The Classical theory.
    Jawaban = A
  38. Pigou effect adalah pengaruh perekonomian akibat dari perubahan harga melalui :
    a. Real money supply.
    b. Real cash balance masyarakat
    c. Money multiflier.
    d. Income multiflier.
    Jawaban = C
  39. Yang dimaksud dengan kurva IS adalah :
    a. Kurva yang menunjukan hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan nasional.
    b. Kurva yang menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga.
    c. Kurva yang menunjukan buhungan pendapatan nasional pada tingkat investasi.
    d. Kurva yang menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat tabungan.
    Jawaban = C
  40. Keadaan perekonomian dimana terpenuhi syarat keseimbangan pasar barang tetapi tidak memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang atau sebaliknya, disebut:
    a. Keseimbnagan sementara.
    b. Keseimbangan pasar barang.
    c. Keseimbangan pasar uang.
    d. Keseimbangan semu.
    Jawaban = D
  41. Permintaan uang ( L1 ) merupakan gabungan dari permintaan uang untuk transaksi dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dijadikan satu karena permintaan uang untuk berjaga-jaga besal-kecilnya tergantung dari :
    a. Pendapatan.
    b. Tingkat harga.
    c. Transaksi
    d. Tingkat bunga.
    Jawaban = C
  42. Dibawah ini adalah kebijakan pemerintah dalam pasar uang yang termasuk dalam “ Quantitative Credit Control “, kecuali :
    a. Selective credit control.
    b. Manipulasi legal reserve ratio.
    c. Open market operation.
    d. Rediscount policy.
    Jawaban = a
  43. Pada tahun 1974, seorang ekonom yang memperjelas garis yang membatasi teori kuantitas uang dengan teori lainnya adalah :
    a. Adam Smith.
    b. John Maynard Keyness.
    c. Milton Friedman
    d. Thomas M. Humphrey.
    Jawaban = B
  44. Perumusan teori kuantitas uang yang oleh kebanyakan ahli ekonomi dianggap sebagai perumusan yang tertua terdapat pada tulisan :
    a.Milton Friedman.
    b. Adam Smith.
    c. John Maynard Keyness.
    d. Jean Bodin.
    Jawaban = C
  45. Karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan percetakan uang baru atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit murah, Ketiga hal diatas berakibat :
    a. Demand inflation
    b. Cost inflation
    c. Domestic inflation
    d. Imported inflation.
    Jawaban = D
  46. Fungsi konsumsi menurut konsepsi Keyness pada tahun 1940 telah menimbulkan ……..
    a. Hipotesa konsumsi.
    b. Variabel nyata.
    c. Hipotesa pendapatan.
    d. Hipotesa stagnasi.
    Jawaban =b
  47. Dibawah ini adalah pernyataan yang ditekankan dalam teori inflasi structural. Kecuali :
    a. Menerangkan proses inflasi jangka panjang di Negara sedang berkembang.
    b. Jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga, tersebut.
    c. Inflasi selalu terjadi pada Negara sedang berkembang.
    d. Ketegaran-ketegaran yang ada disebabkan oleh kebijaksanaan harga atau moneter d. pemerintah sendiri.
    Jawaban = a
  48. Menurut teori structural ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian Negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi, salah satunya adalah ketegaran yang berkaitan dengan :
    a. Kegagalan pasar.
    b. Pengangguran.
    c. Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor.
    d. Ketidakelastisan harga
    Jawaban = a
  49. Perbedaan demand inflation dengan cost inflation terlihat pada ………….
    a. Dari segi kenaikan harga out put.
    b. Volume out put ( GDP riil ).
    c. Omzet penjualan.
    d. Sarana produksi.
    Jawaban = B
  50. Kenaikan harga barang akhir ( output ) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga factor produksi. Keadaan ini terjadi dalam pasar :
    a. Suppresed inflation.
    b. Demand inflation.
    c. Supply inflation.
    d. Cost inflation.
    Jawaban = C

    II. Soal Esay !
    1. Sebutkan Pos-pos kebijaksanaan fiscal dala APBN. Dan Jelaskan 3 konsep deficit, surplus dan berimbang dari pos-pos yang ada dalam neraca anggaran tersebut !
    2. Jika diketahui marginal propencity to consume sebesar 0.8 dan dana yang tersedia 2 milyar. Berapa besarnya permintaan agregat bila pemerintah menempuh jalana :
a. Membeli barang dan jasa.
b. Menaikan gaji pegawai
c. Membayar Transter payments.

JAWAB
Pos kebijakan fiscal
Pengeluaran : Government, Wage, dan transfer
Pendapatan : Pajak, kredit likuiditas, pinjaman obligasi dalam negeri dan pinjaman obligasi luar negeri

Konsep

Surplus : G+W+Tr > Tx

G+W+Tr > Tx + B

G+W+Tr > Tx + B+ F atau,

U > O

Berimbang : G+W+Tr < Tx

G+W+Tr < Tx + B

G+W+Tr < Tx + B+ F atau,

U < O

Deficit : G+W+Tr = Tx

G+W+Tr = Tx + B

G+W+Tr = Tx + B+ F atau,

U = O
membeli barang jasa

1 / 1-c . 2.000.000.000 = 10.000.000.000

Menaiakn gaji pegawai

c/ 1-c . 2.000.000.000 = 8.000.000.000

membayar transfer payment

c/1-c. 2.000.000.000 = 8.000.000.000

Selasa, 16 Maret 2010

Bahasa Indonesia 2

0

Pariwisata DKI Jakarta Jumlah Wisman Yang Mengunjungi DKI Jakarta Bulan Januari 2010 Mencapai 123.072 Kunjungan



Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke kota Jakarta melalui 3 pintu masuk untuk bulan Januari 2010 mengalami penurunan sebesar 9,49 persen dibandingkan kunjungan wisman bulan sebelumnya, atau dari 135.975 kunjungan pada bulan Desember 2009 menjadi 123.072 kunjungan pada bulan Januari 2010. Namun jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama tahun sebelumnya, total kunjungan wisman bulan Januari 2010 justru mengalami peningkatan sebesar 25,28 persen (tabel 1).
Lima kebangsaan yang menjadi pengunjung terbanyak ke Kota Jakarta pada bulan Januari 2010 adalah Malaysia (18.072 kunjungan); Singapura (11.905 kunjungan); China (11.392 kunjungan); Korea Selatan (7.558 kunjungan) dan Jepang (6.781 kunjungan). Secara total, kunjungan dari lima kebangsaan itu berjumlah 55.708 kunjungan, yang berarti mencapai 45,26 persen dari keseluruhan kunjungan ke kota Jakarta. Ini menunjukkan bahwa ke lima negara itu sangat penting peranannya karena menjadi pasar utama kepariwisataan asing kota Jakarta.

Penurunan kunjungan wisman bulan Januari tahun 2010 yang mencapai 9,49 persen terhadap bulan sebelumnya, merupakan penurunan kunjungan wisman yang keempat kali selama empat tahun terakhir.
Penurunan kunjungan wisman ke kota Jakarta bulan Januari 2010 yang mencapai 9,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya, searah dengan kunjungan wisman ke Indonesia yang juga mengalami penurunan sebesar 27,17 persen atau dari 676.971 kunjungan pada bulan Desember 2009 menjadi 493.039 kunjungan pada bulan Januari 2010.(http://www.jakarta.go.id/v70/index.php/en/info-statistik/2895-pariwisata-dki-jakarta-jumlah-wisman-yang-mengunjungi-dki-jakarta-bulan-januari-2010-mencapai-123072-kunjungan)

Selasa, 02 Maret 2010

BAHASA INDONESIA 1

0


ISU PAJAK



Pajak sering kali kita dengar, dan bagi kita kalangan anak muda sudah tidak asing lagi mendengarkan kata PAJAK tersebut, tapi apakah kita tau pentingnya pajak dan kemana pajak itu akan disalurkan. terkadang kita juga mungkin pernah mendengar kata atau kalimat seperti " Pajak Dari Kita untuk Kita" atau selain itu juga kita sering lihat di televisi ada kalimat yang cukup populer yang kita dengar seperti : Tidak Mau Membayar Pajak, Apa Kata dunia". Slogan-slogan tersebut sengaja dibuat oleh dirjen pajak supaya masyarakat sadar akan pentingnya pajak.

Berbicara tentang pentingnya pajak, jangankan orang/manusia yang kurang berpendidikan, orang-orang yang intelektual pun sering kali memanipulasi data pajak yang ada supaya merekadapat seminimal mungkin membayar pajak. Tidak usah kita pungkiri lagi, bahwa di Indonesia banyak segala orang atau perusahaan-perusahaan dari mulai perusahaan kecil hingga perusahaan besar mereka merekayasa laporan keuangan mereka supaya seminimal mungkin mengeluarkan uang untuk membayar pajak

Contohnya saja issue pajak yang sedang hangat di perbincangkan adalah issue pajak mengenai BUMI. BUMI dituduh menggelapkan pajak yang sebenarnya mereka sudah membayar pajak tersebut, seperti dikutib oleh salah satu media masa berikut :

SVP Investor Relations BUMI, Dileep Srivastava pun membantah keras tudingan tersebut. Dalam keterangan tertulis kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) jum'at (19/2), BUMI menyatakan seluruh kewajiban pajak perseroan telah dilunasi sesuai SPT hingga tahun 2008. Perseroan juga mengaku tidak pernah menerima Surat Ketetapan pajak (SKP) dari Dirjen Pajak.
Hal ini juga berlaku untuk anak usahanya, PT. Arutmin Indonesia dan PT. Kaltim Prima Coal, yang dinyatakan telah membayar atas royalti batubara sesdengan periode waktu pembayaran. " Tuduhan yang dilakukan ICW tidak benar dan fitnah serta sangat merugikan perseroan. Perseroan dan anak usaha telah melunasi seluh kewajiban pajak sesuai SPT sampai tahun pajak 2998," katanya. (http://bataviase.co.id).

Kita sebagi masyarakat harus menyikapi hal seprti ini dengan bijak, jangan sampai, kita juga termakan oleh issue yang beredar. Kita sebagai bangsa Indonesia juga tidak harus lepas tangan setelah kita membayar pajak, kita juga bisa mengeasi aliran dana yang terdapay pada pajak digunakan untuk apa saja. Apakah kita akan rugi bila membayar pajak ?, karena hasil dari pembayaran pajak itu sendiri bisa kita nikmati seperti penerangan lampu jalan dan lain sebagainya. Coba anda pikirkan manfaat yang kita terima dari pajak yang kita bayarkan.

Sabtu, 02 Januari 2010

Ekonomi Koperasi V

0

Sistem Informasi Data Dasar Koperasi


Koperasi merupakan salah satu tongak perekonomian Negara. Koperasi saat ini sudah sangat berkembang pesat bukan hanya di daerah tapi juga di kota-kota besar. Woo.. semoga saja bisa lebih berkembang semakin besar lagi ya. Dengan perkembangan yang cepat persaingan antar koperasi juga semakin pesat karena manfaat koperasi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk menghasilkan koperasi yang unggul koperasi juga harus mempunyai strategi yang tepat seperti memperbarui produk, meningkatkan pelayanan, pengolahan koperasi yang transparan, dan juga dibutuhkan alat yang dapat membantu mengakomodasi kegiatan administrasi pelayanan yang cepat, tepat serta modern yang digunakan/dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

Saat ini ada 3 (tiga) permasalahan pokok yang kerap kali dihadapi koperasi yaitu (1) dinamisnya situasi pasar, (2)perubahan kondisi ekonomi global yang mengakibatkan gejolak harga, (3) aplikasi kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor koperasi. Nah..untuk faktor kebijakan pemerintah di sektor koperasi ada perangkat lunak Sistem Informasi Data Dasar yang sedang dalam tahap akhir pengembangan. Sistem Informasi Data dasar merupakan software berbasis web yang terkomputerisasi dan terintergrasi sehingga mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan perhitungan, proyeksi, pemeriksaan, dan peringatan tentang kondisi terkini dari permasalahan yang tengah dihadapi koperasi. Dalam rangka pengembangan sumber data bagi aplikasi sistem tersebut akan dikumpulkan dengan kuesioner untuk koperasi yang diambil secara acak se Indonesia. Struktur datanya terdiri dari data koperasi, tabel data, referensi untuk informasi dari sektor koperasi provinsi, kabupaten/kota dan data transaksi. Piranti tersebut di desain user friendly. Program menunya terdiri dari program utama yang dihubungkan ke sub-sub program, subprogram input/edit, subprogram output, sub menu untuk print/cetak (word,excel, dan pdf) subprogram petunjuk/pertolongan, subprogram utility, sub program back up data. Em.. pasti cara pemakaiannya juga mudah karena user friendly tadi. Input datanya terdiri dari data koperasi se-Indonesia, dengan sektor usaha, komoditas, yang dibagi per provinsi dan kabupaten/kota dengan menyewa salah satu space di provinder. Sementara itu, untuk output datanya berupa data keragaan koperasi (daftar rekap dan detail koperasi perprovinsi, jenis koperasi, berupa tabel dan grafik. Output data tersebut dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor koperasi yang dapat dicetak dalam format PDF maupun Word. Back up data dilakukan setiap triwulan, semester, dan tahunan, sedangkan restore data dapat dilakukan per priode. Tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah tentang jaminan keamanan data dan software yang digunakan di pusat data adalah Windows 2003 server, sedangkan para klien hanya membutuhkan browser Internet Explorer/IE dan Mozila Firefox Aplikasi Sistem Informasi Data Dasar Terpilih ini dibuat under web (PHP dan MySQL).


Semoga dengan adanya Sistem Informasi Data Dasar dapat bermanfaat dari segala sektor seperti sektor industri, pertanian, nelayan negara kita dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tak perlu ada impor dari negara lain bahkan kita harus bertekat mengekspor barang dari negara kita kenegara lain yang mutu, kualitas dan harganya yang sangat bersaing.
Di sektor jasa dan angkutan semoga dapat meningkatkan lagi sehingga berkualitas tinggi. Meningkatkan kenyamanan, keselamatan, kebersihan maka akan banyak menarik orang yang akan naik kendaraan umum sehingga akan mengurangi volume kendaraan pribadi dan bermotor yang berdampak juga pada mengurangi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. Dan semoga dengan datangnya software ini akan semakin mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Selasa, 29 Desember 2009

Ekonomi Koperasi IV

0

Koperasi dan Tender



Mendengar kalimat tender pasti ribet karena banyak syarat-syarat yang harus diikuti. Banyak perusahaan yang masuk dalam daftar hitam di Departemen Pekerjaan Umum karena ada kualifikasi yang menyulitkan sehingga melakukan pemalsuan pada dokumen temder. Salah satunya ada ketidak mampuan menyediakan tenaga kerja ahli. Ini sangat menyulitkan bagi perusahaan kecil contoh sebagian besar kasus tender tata ruang mensyaratkan tenaga ahli perencana setingkat doktor dan pengalaman 5 tahun padahal yang tersedia hanya 2 tahun.


Dengan berbagai kesulitan tadi di Kabupaten Lamongan, jatim koperasi digratiskan dari biaya mengurus surat izin usaha perdagangan dan daftar perusahaan. Dengan keringan tersebut maka uang untuk pendaftaran bisa digunakan untuk menambah modal. Keikutsertaan tender diatur dalam peraturan daerah (Perda) No. 7 tahun 2008 Kabupaten Lamongan tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perda tersebut juga mengatur pemberian fasilitas pembiayaan dan pengembangan pola kemitraan. Terobosan tersebut mendapat respon dan apresiasi positif oleh pemerintah Provinsi Jatim serta Gubernur jatim memberikan piagam penghargaan kepada pemkab lamongan sebagai kabupaten/kota pertama dan satu-satunya yang menerbitkan perda tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UKM juga memfasilitasi akses modal kerja dengan perbankan pada 9 Juli lalu. Pemberdayaan koperasi dan UKM di Lamongan juga dilakukan dengan bantuan biaya pembuatan akta notaris untuk koperasi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan UMKM. Selain itu ada pemberdayaan Koperasi Ikatan Tenaga Manusia (Ikateman) dan Koperasi Pengayuh Becak Le'e Lamongan (Kopabel) untuk mangelola Bella (becak Le'e Lamongan) dengan tujuan lebih memanusiawikan para abang becak. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai ujung tombak pemasaran produk-produk koperasi dan UMKM ditertibkan dengan pembinaan dan penataan lokasi melalui Surat Keputusan Bupati nomor 20 tahun 2003 tentang penetapan lokasi PKL.

Semoga dengan adanya perda ini koperasi jauh lebih baik dan membantu usaha kecil apalagi di tahun ini perdagangan bebas sudah dibuka.

Selasa, 24 November 2009

Ekonomi Koperasi III

0


Perkembangan Koperasi di Indonesia

Kata
koperasi berasal dari kata “CO” dan “OPERATION”,yang berarti bersama-sama bekerja.
  • Pengertian Koperasi menurut ILO; terdapat 6 elemen dalam koperasi yaitu:

a) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

b) Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

c) Terdapat tujuan ekonomi yang ingin di capai

d) Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.

e) Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.

f) Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

  • Pengertian Koperasi menurut UU No.25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi,dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.


Jenis dan Bentuk Koperasi

Dalam PP No.60/1959, ditetapkan beberapa jenis Koperasi yang antara lain:

a) Koperasi Desa, adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama ataupun yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung dan pada dasarnya menjalankan aneka usaha.

b) Koperasi Peternakan, adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha serta buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha peternakan yang bersangkutan dan menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha peternakan mulai dari pemeliharaan sampai pada pembelian atau penjualan bersama ternak atau hasil peternakan

c) Koperasi Perikanan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan,buruh/nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan yang bersangkutan dan menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang bersangkutan.

d) Koperasi Kerajinan/Industri adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat produksi dan buruh kerajinan/industri yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha kerajinan/industri yang bersangkutan dan menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha kerajinan/industri yang bersangkutan mulai dari produksi sampai pada pembelian/penjualan bersama hasil-hasil usaha kerajinan/industri yang bersangkutan.

e) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan serta menjalankan usaha khusus dalam lapangan perkreditan yang menggiatkan anggota-anggotanya serta masyarakat untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman kepada anggota-anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang-jasa serendah mungkin.

Bentuk Koperasi menurut PP No.60/1959:

a) Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggota orang-orang dan yang mempunyai sedikit-sedikitnya 25 orang anggota,biasanya ditumbuhkan di desa.

b) Koperasi Pusat adalah gabungan beberapa koperasi yang mempunyai sangkut-paut dalam usahanya serta beranggota sedikit- dikitnya 5 buah Koperasi Primer. Koperasi ini lazimnya berada di daerah tingkat II.

c) Gabungan Koperasi adalah gabungan dari beberapa Koperasi Pusat.


Perkembangan Koperasi

Pada Masa sebelum Kemerdekaan


Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. KoperasiModern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Kronologis lembaga yang menangani pembinaan koperasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

Tahun 1930

Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Notaris.

Tahun 1935

Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken, dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat.

Tahun 1939

Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.

Tahun 1942

Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi SYOMIN KUMAI ITYUO DJIMUSYO dan Kantor di daerah diberi nama SYOMIN KUMIAI DJIMUSYO.

Tahun 1944

Didirikan JUMIN KEIZAIKYO (Kantor Perekonomian Rakyat) Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama KUMAIKA, tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi.


Pada masa setelah Kemerdekaan

Tahun 1945

Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi serta Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran.

Tahun 1946

Urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri mengurus soal koperasi.

Tahun 1947 - 1948

Jawatan Koperasi dibawah pimpinan R. Suria Atmadja, pada masa ini ada suatu peristiwa yang cukup penting yaitu tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi mengadakan Kongres di Tasikmalaya dan hasil Kongres menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai Hari Koperasi.

Tahun 1949

Pusat Jawatan Koperasi RIS berada di Yogyakarta, tugasnya adalah mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya. Tugas pokok yang dihasilkan telah melebur Bank dan Lumbung Desa dialihkan kepada Koperasi. Pada tahun yang sama yang diundangkan dengan Regeling Cooperatieve 1949 Ordinasi 7 Juli 1949 (SBT. No. 179).

Tahun 1950

Jawatan Koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta digabungkan dengan Jawatan Koperasi RIS, bekedudukan di Jakarta.

Tahun 1954

Pembina Koperasi masih tetap diperlukan oleh Jawatan Koperasi dibawah pimpinan oleh Rusli Rahim

Tahun 1958

Jawatan Koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran.

Tahun 1960

Perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (TRANSKOPEMADA), dibawah pimpinan seorang Menteri yang dijabat oleh Achmadi.

Tahun 1963

Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap dibawah pimpinan Menteri Achmadi

Tahun 1964

Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi dibawah pimpinan Menteri ACHMADI kemudian diganti oleh Drs. Achadi, dan Direktur Koperasi dibawah pimpinan seorang Direktur Jenderal yang bernama Chodewi Amin


TAHUN 1966 - 2004

Tahun 1966

Dalam tahun 1966 Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri, dan dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen Koperasi dirubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi dibawah pimpinan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan Direktur Jenderal Koperasi dijabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono (dari tahun 1960 s/d 1966).

Tahun 1967

Pada tahun 1967 diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian tanggal 18 Desember 1967. Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat Jenderal. Mendagri dijabat oleh Basuki Rachmad, dan menjabat sebagai Dirjen Koperasi adalah Ir. Ibnoe Soedjono.

Tahun 1968

Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi, ditetapkan berdasarkan :

  1. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tentang Susunan Organisasi Departemen.
  2. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 120/KTS/ Mentranskop/1969 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi berserta Tata Kerja Direktorat Jenderal Koperasi.

Menjabat sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini, sedangkan Dirjen Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

Tahun 1974

Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu digabung kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, yang ditetapkan berdasarkan :

  1. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
  2. Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : INS-19/MEN/1974, tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi tidak ada perubahan (tetap memberlakukan Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : 120/KPTS/Mentranskop/1969) yang berisi penetapan tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi.

Menjabat sebagai Menteri adalah Prof. DR. Subroto, adapun Dirjen Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

Tahun 1978

Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro sebagai Menterinya. Untuk memperkuat kedudukan koperasi dibentuk puia Menteri Muda Urusan Koperasi, yang dipimpin oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan Dirjen Koperasi dijabat oleh Prof. DR. Ir. Soedjanadi Ronodiwiryo.

Tahun 1983

Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan, maka pada Kabinet Pembangunan IV Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983, tanggal 23 April 1983.

Tahun 1991

Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991, tanggal 10 September 1991 terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Koperasi yang disesuaikan keadaan dan kebutuhan.

Tahun 1992

Diberlakukan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, selanjutnya mancabut dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Tahun 1993

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 96 Tahun 1993, tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja.

Tahun 1996

Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung.

Tahun 1998

Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Thun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan.

Tahun 1999

Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Tahun 2000

  1. Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, maka ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
  2. Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM).
  3. Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan PKM diubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  4. Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tahun 2001

  1. Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  2. Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dibubarkan.
  3. Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga tahun 2004 sekarang.
Periode 2008-Juni 2009

Periode tahun 2008-juni 2009 perkembangan jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,22% dari 154.964 unit menjadi 166.155 unit. Dalam periode yang sama keanggotaan koperasi aktif meningkat sebesar 2,32% dari 27.318.619orang menjadi 27.951.247 orang sampai dengan juni 2009 koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 343.370 orang terdiri dari 30.166 manajer dan 313.204 karyawan . Jumlah tersebut menurun 3,82% dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 357.005 otang , 130.562 manajer dan 326.443 karyawan. Permodalan koperasi aktif yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar dilaporkan mengalami peningkatan positif. Modal sendiri meningkat 16,60% dari Rp. 22,56 triliyun menjadi Rp. 26,30 triliyun. sedangkan modal luar sebesar 32,95% dari Rp. 27,77 triliyun menjadi Rp.36,27 triliyun. Nilai volume usaha koperasi sampai dengan juni 2009 mencapai Rp. 55,26 triliyun atau menurun 19,26 % daritahun sebelumnya yang mencapai Rp. 60,44 triliyun.